Kunjungan DPRD Kab. Garut, DPRD Kab. Langkat, DPRD Kota Tomohon, serta dari DPRD Kab. Morowali

IMG20190109102718

JAKARTA – Kementerian PANRB menerima kunjungan dari DPRD Kabupaten Garut, DPRD Kota Tomohon, DPRD Kabupaten Langkat, serta dari DPRD Kabupaten Morowali sebanyak 30 orang, hari Rabu (9/1) di ruang serbaguna Kementerian PANRB. Kunjungan diterima oleh Kepala Bidang Peningkatan Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian PANRB Istiyadi Insani dan Plt. Kepala Bagian Komunikasi Publik dan Pelayanan Informasi Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Wasito dengan agenda membahas “PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajeman PPPK”.

IMG20190109102733

Kunjungan DPRD Kota Mataram, DPRD Kab. Tanah Laut dan Satpol PP Kab. Kudus

ok juga

JAKARTA – Kementerian PANRB menerima kunjungan dari DPRD Kabupaten Tanah Laut, DPRD Kota Mataram, serta dari satuan Satpol PP Kabupaten Kudus sebanyak 28 orang, hari Selasa (18/12) di ruang media center Kementerian PANRB. Kunjungan diterima oleh Kepala Bidang Peningkatan Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian PANRB Istiyadi Insani dan Analis Publikasi Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Ahmad Yani dengan agenda membahas “Mekanisme Manajeman PPPK”.

Kunjungan DPRD Kabupaten Banyumas dan DPRD Kabupaten Ponorogo

banyumas ponorogo ok

JAKARTA – Kementerian PANRB menerima kunjungan dari DPRD Kabupaten Banyumas dan DPRD Ponorogo dengan jumlah sebanyak 24 orang, hari Jumat (30/11) di ruang media center Kementerian PANRB. Kunjungan diterima oleh Plt. Kepala Bagian Komunikasi Publik dan Pelayanan Informasi Wasito dengan agenda membahas “Formasi Penerimaan CPNS 2018 khususnya mengenai sistem perankingan”.

Kunjungan Majelis Rakyat Papua (MRP)

mrp ok

JAKARTA – Kementerian PANRB menerima kunjungan dari Majelis Rakyat Papua (MRP) sebanyak 13 orang, hari Kamis (22/11) di ruang media center Kementerian PANRB. Kunjungan diterima oleh Plt. Kepala Bagian Komunikasi Publik dan Pelayanan Informasi Wasito dan Kepala Bidang Perencanaan SDM Aparatur Syamsul Rizaldengan agenda membahas “Formasi Penerimaan CPNS 2018 dan Lembaga Pendidikan Tingkat Tinggi Kedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)”.

mrp ok2

 

 

 

Kementerian PANRB Raih Kategori Menuju Informatif dari KIP

KIPOK

 

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendapat kategori menuju informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP) dengan nilai antara 80-89,9.  Keterbukaan informasi ini berguna untuk peningkatan akuntabilitas dan bentuk pengawasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Mudzakir, mengatakan capaian ini sudah mencapai target yang ditentukan. “Target tahun ini tercapai, ini perbaikan dari tahun sebelumnya yang masuk kategori cukup informatif. Kalau bisa meningkat lagi tahun depan,” ujar Mudzakir seusai menerima penghargaan dari Ketua KIP, Gede Narayana, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (05/11).

Berbeda dengan tahun lalu yang ditentukan dengan peringkat, tahun ini penghargaan diberikan dengan lima kategori. Kategori pertama adalah informatif (nilai 90-100), menuju informatif (nilai 80-89,9), cukup informatif (nilai 60-79,9), kurang informatif (nilai 40-59,9), dan tidak informatif (nilai < 39,9).

Bersama Kementerian PANRB, ada sembilan kementerian lain yang mendapat predikat sama, diantaranya adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Ketenagakerjaan, dan sebagainya. Selain itu, ada lima pemprov yang juga masuk kategori menuju informatif, yaitu Pemprov Aceh, Pemprov NTT, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sumatera Barat, dan Pemprov Sumatera Selatan.

 

KIPallok

 

Sementara pada kategori informatif, hanya ada dua kementerian yang masuk dalam kategori tersebut, yakni Kementerian Keuangan (nilai 96,90) dan Kementerian Kominikasi dan Informatika (nilai 94,88). Selain menilai kementerian dan pemprov, KIP juga menilai keterbukaan informasi pada badan/lembaga, perguruan tinggi negeri, dan partai politik.

KIP menilai 460 instansi pemerintah dan badan publik dengan memberikan kuesioner.  Namun, hanya 289 instansi yang mengembalikan kuesioner tersebut. “Indikatornya antara lain pengembangan website, pelayanan informasi publik, dan lain-lain,” imbuh Mudzakir.

Mudzakir menjelaskan, di era keterbukaan informasi ini, ada tiga hal yang sudah berubah di Indonesia. Yaitu negara yang makin demokratis, perlaihan dari sistem sentralisasi ke otonomi daerah, dan pers yang sebelumnya diatur oleh pemerintah menjadi pers yang sangat bebas.

Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik ini adalah sebagai implementasi dari UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik. Maksud dan tujuannya, ialah untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai garda terdepan dalam melakukan pelayanan informasi publik yang berkualitas kepada masyarakat. (don/HUMAS MENPANRB)

Kunjungan Mahasiswa/i Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta

UNYOK

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kedatangan tamu dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sebanyak 92 orang, Kamis (1/11), di ruang serbaguna gedung Kementerian PANRB, Jakarta. Universitas Negeri Yogyakarta sedang melakukan kegiatan internship ke Jakarta dengan tujuan untuk mengetahui  tugas pokok dan fungsi Kementerian PANRB dalam penyelenggaraan Negara.

Kunjungan diterima oleh Plt. Kepala Bagian Komunikasi Publik dan Pelayanan Informasi, Wasito. Mahasiswa dan mahasiswi yang melakukan kegiatan internship ini sedang berada di semester 5 dengan mengambil jurusan ilmu administrasi negara. Dalam kunjungan tersebut para mahasiswa dan mahasiswi mendapatkan penjelasan dari Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Administrasi Pemerintahan dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kedeputian Bidang Kelembagaan dan Tatalaksana Kementerian PANRB, Imam Machdi dan Kepala Bagian Perencanaan Kinerja dan Anggaran pada Kedeputian SDM Aparatur Kementerian PANRB, Adi Junjunan Mustafa. Para rombongan juga diberikan kesempatan untuk dapat berinterkasi dengan narasumber dengan diadakannya sesi tanya jawab.

Di sesi tanya jawab tersebut mahasiswa UNY bertanya diantaranya mengenai bagaimana strategi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB dalam mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkompenten dan bagaimana upayanya dalam mengembangkan transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam perwujudan good governance.