Regulasi PBJ

A. Peraturan Presiden	Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Link
	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Link
	Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Link
	Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Link
	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Link
B. Keputusan/Instruksi Presiden	Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Link
C. Peraturan Menteri/Lembaga	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2026 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Link
	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Organisasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian/Lembaga	Link
D. Keputusan Menteri/Lembaga	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 576 Tahun 2025 tentang Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Link
	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1148 Tahun 2021 tentang Aplikasi Umum Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Link
E. Surat Edaran	Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Panduan Penyelenggaraan E-Purchasing Katalog Melalui Metode Mini-Kompetisi Bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan	Link
	Surat Edaran Deputi III LKPP Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Dan Pejabat Pembuat Komitmen Bersertifikat Kompetensi	Link
F. Lain-Lain	Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birorkasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Link
	Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Sensus Barang Milik Negara Di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Link